Rabu, 09 April 2014

Demokratis Nasional dan Politik Kebudayaan

 : Mugianto

            Jujur diakui, kita adalah makhluk politik (zoon politicon). Sungguh dangkal bila sebagian orang mengaku a-politis. Sebab, tidak ada penjelasan memadai seperti apakah orang a- politis itu. Semua manusia berpolitik, menebar pengaruh, dan berencana mewujudkan cita-cita. Keliru, jika politik hanya dipahami deretan partai yang berjejal cari suara dan berebut kekuasaan. Politik menyangkut cara kita bersikap, memandang kehidupan dan kerja merubah kehidupan yang telah dianggap usang (tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan klas produktif/pekerja). Maka dari itu, kontradiksi dalam masyarakat berklas, akan terus mendorong cara pandang atau perspektif politik maju klas yang tertindas dan terhisap.
            Cara pandang dan cita-cita tidak hadir dengan sendirinya. Hal tersebut lahir dari corak produksi suatu masyarakat. Saat produksi masih sederhana, bercocok tanam misalnya, cara pandang rakyat berhubungan erat dengan alam—pemberi kehidupan ekonomi mereka. Misal, di Jawa dikenal Tari Ratu Sabrang, Upacara Galung dan Kuningan, serta Upacara Mipit sebagai bentuk sembah terhadap Dewi Sri (Dewi Kesuburan-Pangan). Dewi Sri dianggap ibu yang melahirkan tanaman untuk makhluk hidup: tanah. Masyarakat terus-menerus merencanakan cita-cita kesuburan dan diberkahi pangan melimpah.
            Setiap fase perkembangan sejarah, berubah corak produksi ekonomi berubah pula kebudayaannya. Perubahan yang terjadi bukanlah hasil sesembahan mereka, tapi akibat kontradiksi klas dalam hubungan produksi ekonomi yang menindas. Antara klas budak dengan pemilik budak (perbudakkan), buruh tani dengan tuan tanah (feodalisme) dan proletar dengan borjuasi (kapitalisme). Artinya, keadaan ekonomi akan berpengaruh terhadap cara pandang dan cita-cita suatu masyarakat. Saat kapitalisme-imperialisme jadi corak produksi masyarakat, muncul klas mayoritas: proletar, maka sikap, cara pandang dan cita-citanya akan lebih maju.
            Sejak dulu, sejarah mengajarkan perjuangan kelas. Akibat hubungan produksi ekonomi tidak adil, ada yang berkuasa atas alat produksi, ada yang cuma jual tenaga. Pemilik alat produksi dengan segenap daya dan upaya mempertahankan keuntungannya dari menghisap klas pekerja. Sementara, klas pekerja ditindas, dipaksa kerja lebih (surplus value), dan hanya dibayar 1% dari keseluruhan nilai kerja yang diciptakan. Malah, zaman perbudakan tidak diberi upah sama sekali.
            Di negara seperti Indonesia, kebutuhan kebudayaan yang mampu membangkitkan gairah perjuangan massa melawan imperialisme, feodalisme dan kapitalis birokrat diperlukan. Sistem masyarakat setengah jajahan dan setengah feodal yang membelenggu kehidupan kaum tani dan klas buruh harus perlahan dihancurkan lewat aksi kebudayaan dan kesenian progresif. Peran kesenian dan kebudayaan dengan sendiri terorganisir dalam barisan gerakan massa rakyat lain.
            Hingga kini, tuan tanah atau klas borjuis terus melangsungkan kehidupan kesenian yang mengaburkan konflik klas, termaktub dalam sikap berpuisi, berteater, bermusik, menulis roman, menciptakan ilmu dan lainnya. Arah  dari kesenian mereka bukanlah membawa kesadaran rakyat yang lebih maju, tetapi justru memerosotkan kebudayaan pada ketidakberdayaan (powerless). Semua ciptaan mereka merupakan resapan dari kehidupan klas mereka, yang tidak lain untuk mengukuhkan dominasinya. Contohnya, diceritakan Nyai Roro Kidul oleh pengarang bayaran istana Mataram dibawah rezim Sutowijoyo. Atau, drama-drama William Shakespeare yang suka cerita kehidupan raja, bangsawan, pengeran. Bagaimanapun, karya sastra itu berasal atau lahir mewakili watak klas tertentu.
            Lalu, bagaimana kebudayaan rakyat tertindas seperti proletariat desa dan kota yang mayoritas? Apakah gagasan, cita-cita dan cara pandang mereka masuk tong sampah? Di sinilah politik kebudayaan diperlukan, yang memahami tujuan berkebudayaan adalah mendorong perkembangan masyarakat lepas dari penderitaan, penindasan dan penjajahan. Sikap berkebudayaan yang tidak mandeg, tapi progresif terlibat dalam perjuangan-perjuangan rakyat memperoleh hak, keadilan, kemerdekaan dan kesejahteraan.
            Politik kebudayaan mendasarkan pada kesadaran bahwa rakyat dapat melanjutkan kebudayaan yang lebih baik. Yang mana hal tersebut tercapai jika terbangun kesadaran perjuangan klas menghancurkan dominasi imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat. Karena klas-klas tersebut yang selama ini mengekang dan membelenggu kemajuan kebudayaan dan ilmu rakyat. Praktek upah murah, jam kerja tinggi, monopoli tanah, privatisasi, komersialisasi pendidikan adalah beberapa contoh riilnya. Rakyat dikerdilkan dari proses penciptaan kebudayaan dan ilmu, maka kebodohan dan kemiskinan tidak pernah selesai.
            Alhasil, gerakan kebudayaan tidak terlepas dari perjuangan ekonomi politik.  Jika dipisahkan, maka proses kesenian dan ilmu hanya bentuk tanpa isi. Postulat ke-otonomi-an dan kebebasan bukanlah satu-satunya tiang penyangga dari berkesenian dan ilmu. Hal itu hanya kamuflase saja dari tidak berdayanya menjalani laku hidup yang penuh kontradiksi klas. Lalu, berlari membawa umbul-umbul humanisme universal setelah kenyang dan aman di bawah lindungan tuannya: imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat. Sesungguhnya harus disadari bahwa sikap dan cara pandang tersebut sudah termasuk berpolitik. Aih, omong kosong bebas-nilai.
            Tiba saatnya memilih politik kebudayaan agar jelas sikap dan tujuannya. Demokratis nasional adalah perspektif politik yang tegas dan terang melihat pentingnya membangun kebudayaan dari bawah (rakyat). Politik ini menentang dominasi imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat. Sadar bahwa satu-satunya yang bisa menghancurkan belenggu tersebut adalah rakyat. Mereka yang berhubungan produksi langsung dan mendapati penindasan langsung dari kekuasaan imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat. Sehingga, kebutuhannya terletak pada peningkatan kebudayaan dan ilmu progresif. Kebudayaan dan ilmu yang mampu membawa klas tersebut untuk menunaikan tugas sejarahnya.
            Pokok dari demokratis nasional ialah mempertajam cara pandang, analisa klas dan mengorganisasikan seluruh klas yang menentang dominasi imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat. Untuk itu, salah satu syarat yang harus dibangun adalah ruang kebudayaan untuk persemaian kesadaran dan sikap yang jelas. Usaha-usaha terarah untuk merebut hak-hak kedaulatan rakyat, baik ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sehingga, secara prinsip demokratis nasional adalah perjuangan rakyat mendapatkan hak-hak hidupnya secara legal. Bertumpu kepada kekuatan rakyat yang terorganisasi, progresif dan terpimpin di skala nasional maupun internasional. Satu wadah, satu tekad, satu perjuangan untuk menghancurkan imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat.
            Berkebudayaan termasuk kesenian dan ilmu mesti bersikap politik. Mengutip sebuah sajak Sutikno WS,  
                                         
                                          apabila lagi yang harus kukatakan
                                          selain menabur cita-cita
                                            meremajakan harapan
           sudah tertumpah di sini setumpuk angan
                                         


Share:

0 comments:

Posting Komentar